JURNALPOLRISULTENG.ID – JAKARTA, Kamis malam, 9 Nopember 2023, Sekertaris Daerah Kabupaten Tojo Unauna, DR. Hj. Sovianur Kure, SE, M.Si merilis kegiatannya diistana Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin.
Pada rilis itu Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah yang berhasil meraih penghargaan dan menerima Pemberian insentif fiscal tahun 2023.
Sekda Tojo Una-Una saat menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat diserahkan Wapres RI
Pemberian itu merupakan apresiasi dan dukungan untuk mendorong kinerja, Pemda agar terus meningkatkan program penghapusan kemiskinan.
Dikatakan sekda, dari 18 kabupaten dan 7 provinsi Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, menerima penghargaan insentif fiscal.
Pemberian itu terkait komitmen dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tojo Una-Una dan daerah lain yang juga menerima penghargaan yang sama.
Dr. Hj Sovianur menjelaskan, Pemda penerima insentif fiskal dinilai berdasarkan kinerja daerah, kepatuhan dalam verifikasi data P3KE, pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta alokasi dan realisasi APBD yang bersifat langsung maupun penunjang.
Perserta dari Provinsi dan Kabupaten Yang menerima penghargaan
Pada kegitan itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan harapannya agar insentif fiskal yang diterima Pemda, agar dimanfaatkan secara optimal untuk melanjutkan percepatan program penghapusan kemiskinan ekstrem.
ditandaskan Wapres, Kita memiliki satu tahun lagi menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Kata Sekda mengutip kalimat Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan, agar Pemda yang menerima penghargaan, agar memanfaatkan data akurat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tepat sasaran dalam intervensi, terutama untuk kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pada kegiatan itu pula, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menekankan pentingnya pengawalan dan monitoring untuk memastikan konsistensi perencanaan program, penganggaran, intervensi, dan monitoringnya.
Sedang Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan. “Dari 53 persen total provinsi, telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem menuju 0 persen.” Papar Amalia Adininggar.
Pada catatan BPS penurunan signifikan kemiskinan ekstrem pada bulan Maret 2023 menjadi 1,12 persen.
Diakhir penyampaiannya Sekda Hj. Sovianur dari Jakarta, “Pemanfaatan dana insentif menurut s, diarahkan untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat.” Tandasnya (Sam Asiku)