JURNALPOLRISULTENG.ID, TOJO UNA-UNA – Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, kini tengah berada dalam cengkeraman krisis multidimensi yang hebat. Hak-hak dasar warga Masyarakat berupa pasokan listrik, air bersih, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) lumpuh secara simultan.
Kondisi ini memicu gelombang keluhan masif di berbagai platform media sosial serta gugatan kritis dari publik yang mempertanyakan kehadiran negara dan keseriusan Pemerintah Daerah setempat dalam menangani keadaan darurat ini.
Krisis pertama bersumber dari sektor kelistrikan. Warga Tojo Una Una terpaksa menelan pil pahit akibat pemadaman bergilir dengan durasi ekstrem mencapai 7 hingga 8 jam per hari bahkan lebih dengan jadwal yang tidak beraturan, kadang durasi pemadaman tidak sesuai dengan pemberitahuan yang ada, bagian Keluhan masyarakat.
Dampaknya tidak main-main; selain merusak berbagai perabot elektronik rumah tangga, pemadaman ini telah melumpuhkan aktivitas ekonomi warga.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tojo Una-Una, Selasa, 13 Oktober 2026, pihak PT PLN (Persero) ULP Ampana akhirnya mengakui adanya defisit daya akut.
Masalah ini dipicu oleh keterbatasan mesin pembangkit, penurunan suplai daya dari PLTU Sabo, serta tidak beroperasinya PLTM Sansarino.
Untuk mengatasi hal tersebut, PLN Cabang Luwuk menyatakan sedang menyiapkan tambahan tiga unit mesin baru melalui vendor PT Nusa Daya. Namun, proses ini dinilai lambat oleh publik lantaran PLN mengkhawatirkan operasional yang terburu-buru justru memicu mati-total ganda (blackout).
Lumpuhnya sektor kelistrikan langsung memicu efek domino pada krisis air bersih. Kombinasi antara fenomena alam dan ketergantungan teknologi membuat air kini menjadi barang mewah di Tojo Una Una.
Sumber Air di Intake PDMA Ampana
Fenomena kemarau panjang telah menyebabkan penurunan debit air baku yang drastis di Intake.
Sebagai langkah mitigasi darurat, PDAM saat ini baru sebatas memberlakukan sistem buka-tutup aliran air secara bergantian di sejumlah wilayah kota, dan mesnsuplay air bersih kerumah rumah Masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait.
Sementara itu, nasib lebih memprihatinkan menimpa warga di wilayah kepulauan. Di sana, warga terpaksa mengais dasar sumur yang mengering demi mendapatkan air karena belum adanya solusi infrastruktur jangka panjang dari Pemda.
Penderitaan masyarakat kian lengkap dengan terjadinya kelangkaan BBM yang memicu antrean mengular di SPBU yang hanya dua unit di Ibu kota Kabupaten Tojo Una Una.
Imbas dari kelangkaan ini, bensin eceran di warung-warung di sepanjang Kota Ampana mendadak hilang dari peredaran. Situasi ini dimanfaatkan oleh para spekulan, sehingga harga BBM di tingkat pengecer melonjak tajam hingga menyentuh angka duapuan ribu perbotol.
Selain masalah pasokan makro, kelangkaan ini diperparah oleh insiden kebakaran tangki penyimpanan BBM di SPBU Tanjung Putia Bailo, Kecamatan Ampana Kota beberapa waktu yang lalu.
Kejadian tersebut memaksa operasional SPBU dihentikan total guna perbaikan instalasi kelistrikan bawah tanah. Meski Pemda dan aparat kepolisian telah melakukan pengecekan pasca-insiden, kontrol terhadap harga eceran di luar SPBU resmi atau pasar gelap bensin botolan dinilai masih sangat minim pengawasan konkrit.
SPBU Sensus Foto UY
Secara makro-nasional, pemerintah pusat melalui program ketahanan energi terus mengklaim alokasi subsidi BBM untuk 80 persen masyarakat bawah tetap aman.
Namun, kebijakan di tingkat nasional tersebut mengalami sumbatan (bottleneck) yang parah saat diturunkan ke daerah terpencil seperti Tojo Una-Una.
Ketiadaan mitigasi bencana kekeringan, lambatnya peremajaan mesin PLN, serta lemahnya kontrol terhadap mafia BBM eceran memperlihatkan, Pemerintah Daerah belum hadir secara optimal sebagai jembatan kebijakan.
Respons yang ada saat ini dinilai publik masih bersifat pemadam kebakaran atau reaktif, bukan langkah taktis yang berani untuk menjamin keadilan energi dan pelayanan dasar bagi rakyat.(H.Sam Asiku)