JURNALPOLRISULTENG.ID, TOJO UNA UNA – Sidang Paripurna DPRD Tojo Una Una Laporan Pertanggungjawaban (LPKJ) digelar untuk mendengarkan penyampaian laporan kinerja kepala daerah Tojo Una Una dipimpin Gusnar Sulaeman didampngi dua wakil ketua Rizal C. Panjili dan Jafar M. Amin, Rabu, 24 Juni 2026.
Pada sidang itu terungkap melalui pidato pengantar bupati Ilham Lawidu, SH, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut pada Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut.
Dengan rincian Realisasi pendapatan daerah mencapai 95,84 persen, sementara belanja daerah terealisasi 94,72 persen, mengukuhkan Tojo Una Una sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di Sulawesi Tengah.
Suasana Ruang Sidang DPRD Tojo Una Una
Dari atas Mimbar Ruang sidang, bupati Ilham Lawidu menyampaikan Pidato yang memaparkan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di tengah berbagai dinamika dan tantangan pembangunan yang menuntut untuk bekerja lebih efektif, lebih efisien, tepat sasaran dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
Menurutnya Setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan senantiasa diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami menyadari bahwa tantangan fiskal yang dihadapi daerah sangatlah berat. Namun demikian, Pemerintah Daerah terus berupaya memastikan, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Ujar Bupati.
Ia berharap sinergitas yang terbangun antar dua lembaga serta seluruh elemen masyarakat, mampu melalui semua tantangan ini dengan tetap berikhtiar serta berkomitmen untuk melaksanakan kerja-kerja pemerintahan yang dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan..
Momen tersebut dimanfaatkan bupati menyampaikan hasil audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memperolah kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).” Ungkap Bupati.
Ia menegaskan, Opini WTP bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai, namun jauh lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Terutama dalam meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan a setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada sidang itu diperoleh gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025.
Dari sisi pendapatan daerah, ditargetkan sebesar Rp1.258.145.508.190,00, Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp1.205.857.792.145,82 atau sebesar 95,84 persen.
Belanja Daerah tahun 2025, dianggarkan sebesar Rp1.312.286.439.184,00, Sampai dengan 31 Desember 2025, Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp1.242.960.885.798,88 atau sebesar 94,72 persen dari total anggaran belanja yang ditetapkan.
Sementara dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp56.440.930.994,00 Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, penerimaan pembiayaan tersebut direalisasikan sebesar Rp56.440.930.994,35 atau mencapai 100 persen.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah, yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dianggarkan sebesar Rp2.300.000.000, Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, realisasinya mencapai Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 86,95 persen.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp17.337.837.341,29,-
Ketua DPRD Tojo Una Una Gusnar A. Sulaeman dimintai keterangannya sebelum persidangan dimulai, Sidang Hari ini adalah paripurna pengumuman untuk LKPJ tahun 2025. Dimana DPDR menjalankan pengawasan yang ketiga tahun 2026.
“setelah sidang hari ini, DPRD akan melaksanakan rapat komisi serta kunjungan kelapangan.’ Tegasnya (H. Sam Asiku)