IJURNALPOLRISULTENG.ID-TOUNA, Selasa, 14 Nopember 2023 Gelar Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una yang digelar di ruang utama Kantor dewan Kabupaten Tojo Una-Una, mendapat tanggapan melalui pandangan Umum Fraksi, pada kesimpulan dapat dilanjutkan dalam pembahasan pada sidang komisi dan badan anggaran DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.
Kendati demikian ada beberapa catatan yang berhasil dihimpun media ini melalui pemandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Tojo Una-una.
Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya, diantaranya bahwa prestasi yang diperoleh adalah kerja sama yang antar berbagai pihak didaerah, pemda dan DPRD Tojo Una-Una agar jangan sampai membuat terlena, akan tetapi perlu ditingkatkan kedepan. Pendapatan dan pembiayaan agar tranparan dan komfrohensif Jangan sampai penyusunan APBD tidak sehat dan tidak pro rakyat,lebih pada aspek formalitas belaka.
Fraksi Kebangkitan Bangsa, target dalam program APBD membutuhkan Plalform kerja setiap OPD yang terukur dan dievaluasi secara berkala, serta membutuhkan komitmen kerja yang kuat dan menghilangkan kegiatan yang bersifat pemborosan anggaran.
Fraksi Partai Demokrat mengingatkan, Penyusunan APBD 2024 bertepatan semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan Umum, agar program APBD jangan disusupi oleh kepentingan politik kelompok tertentu, agar tidak terjadi kebocoran yang berimplikasi tidak tercapainya tujuan program.
Fraksi Partai Amanat Nasional memberi apresiasi atas prestasi pemda Tojo Una-Una yang bekerja yang baik sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Fraksi ini mendorong agar proses penyelenggaraan pemerintah harus tetap lanjut, namun diharapkan berkelanjutnan jangan berjalan begitu saja.
Asas akuntabilitas transparansi anggaran dengan perencanaan yang matang, inovatif dan setiap penjabaran program tetap menjadi acuan.
Diluar konteks pembahasan APBD, fraksi ini menyoroti dan mengangkat aduan masyarakat padang sidang itu, terkait dengan masalah birokrasi pemerintah yang melakukan proses perekrutan pegawai P3K perlu ketegasan, agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan pelamar, karena hanya karena kepentingan politik apalagi sekarang sedang menghadapi pesta demokrat.
Fraksi Golkar, menerima RAPBD untuk dibahasa disidang komisi dan badan anggaran DPRD Tojo Una-Una, sesuai dengan aturan perundangan-undangan.
Fraksi ini melihat gambaran APBD sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pembangunan dikabupaten Tojo Una-Una melalui kebijakan APBD 2024.
Namun diingatkan agar digunakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi dan kesempatan kerja yang pada hakekatnya dapat menurunkan angka kemiskinan dan penggangguran di Kabupaten Tojo Una-Una. (ditulis Sam Asiku)
