JURNALPOLRISULTENG.ID – AMPANA, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh kabid Pengelolaan Ruang Laut Abd. Rasyid A.Pi, M.Si dimintai keterangannya usai mengikuti Workshop Asian EnMaps di Hotel Lawaka. 30 April 2025.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berterima kasih atas kehadirannya Asian En Maps di Sulawesi Tengah dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi yang lestari dan pengelolaan perikatan yang berkelanjutan.
”Bagaimanpun kawasan konservasi yang dikawasan TNKT perlu perhatian sehingga dengan masuknya Asian EnMaps, dapat memberi program pemberdayaan kepada masyarakat yang ada dikawasan itu.”Ujar Abd Rasyid.
Menurutnya, pentingnya Kolaborasi semua pihak terkait, Kolaborasi antara Asian EnMaps dengan pemerintah dan semua stakeholder yang ada, dalam rangka memperhatikan kawasan kepulauan, sehingga masyarakat yang ada disitu bisa mendapat perhatian khusus dalam rangka pemberdayaan. Tutup Abd Rasyid.

Sementara keterangan yang diperoleh dari Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Abd Rajab, ST, MP, ditempat yang sama, ditanyakan progres program yang dimulakan, sejak kedatangan Tim Asian EnMaps di Kabupaten Tojo Una Una.
Dijelaskan, TNKT bersama Asean EnMaps melaksanakan kunjungan ke 3 Desa di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean pada tanggal 27 April s/d 29 April 2025, yaitu Desa Tiga Pulau (Milok) Kecamatan Walea Kepulauan, Desa Kabalutan Kecamatan Togean dan Desa Pulau Enam Kecamatan Talatako.
Pertemuan tersebut dilaksanakan bersama perwakilan Direktur Konservasi Kawasan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una. 30 April 2025
Asean EnMaps yaitu proyek pengelolaan jaringan kawasan konservasi laut yang efektif dalam ekosistem laut besar di kawasan ASEAN.
Proyek ini melibatkan 3 negara yaitu Thailand, Filipina, dan Indonesia, dengan 10 taman nasional. Di Indonesia proyek ini dilakukan di 2 (dua) taman nasional, yaitu Taman Nasional Kepulauan Togean di Provinsi Sulawesi Tengah dan Taman Nasional Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tujuan proyek ini yaitu membangun kapasitas lokal untuk mempromosikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati laut dan pembangunan yang inklusif serta bertanggung jawab.
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan pemetaan tentang keberadaan ikan dengan invertebrata (non ikan), ancaman yang dirasakan, potensi ikan dan jenis-jenis komoditas lainnya, mata pencaharian masyarakat, keterlibatan para pihak dalam pencarian solusi serta masalah, keterlibatan perempuan dalam mata pencaharian dan pertemuan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, prioritas kegiatan serta mekanisme komunikasi, pertanyaan dan keluhan.
Hasil diskusi pemetaan dengan masyarakat yaitu masyarakat pernah menjumpai ikan dengan invertebrata (non ikan) seperti jenis penyu, kima, dugong serta kerang merah (triton) di wilayah sekitar Desa Tiga Pulau (Milok), Desa Kabalutan dan Desa Pulau Enam.
Ancaman yang dirasakan oleh masyarakat yaitu banyaknya lokasi pengeboman dan memancing ikan dengan menggunakan bius ikan (sianida) yang mengakibatkan terumbu karang hancur yang berdampak pada jumlah populasi ikan. Jika populasi ikan menurun maka pendapatan para nelayan juga akan turun dan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar Desa Tiga Pulau.
Mata pencaharian mayoritas masyarakat kepulauan yang ada di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean adalah nelayan. Sumber daya laut yang menjadi fokus masyarakat yaitu ikan lolosi, ikan sunu (ikan batu merah) dan suntung (cumi-cumi).
Keterlibatan perempuan dalam mencari mata pencaharian sebagian besar yaitu pada pengelolaan ikan seperti pengelolaan ikan menjadi abon atau pengelolaan ikan untuk menjadi nasi kuning.
Dari permasalahan masyarakat Desa Tiga Pulau (Milok) mengusulkan agar pemerintah dan Taman Nasional Kepulauan Togean, melaksanakan patroli untuk memberhentikan penggunaan bius ikan (sianida).
Selain itu mereka juga berharap adanya penyadartahuan masyarakat tentang perlindungan laut, keterkaitan antara laut-iklim-keanekaragaman hayati-mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pelatihan pengelolaan sampah serta kesetaraan atau keadilan gender, disabilitas, keberagaman yang ada.

Kemudian pada 30 April 2025, dilaksanakan Workshop ENMAPS di Hotel Lawaka, Ampana yg dihadiri oleh perwakilan PEMDA dan instansi terkait.
Materi workshop meliputi pengenalan proyek, konservasi keanekaragaman hayati, serta strategi pengelolaan berbasis ekosistem laut, utk selanjutnya menjadi bahan dalam audiensi ke Gubernur Prov. SulTeng di Palu pada tanggal 1 Mei 2025. (samas)




