JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Banggai menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Pengantar Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Graha Dongkalan, Selasa (25/11/2025).
Nota keuangan tersebut disampaikan oleh Bupati Banggai melalui Sekretaris Kabupaten, Ramli Tongko. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I, I Putu Gumi.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Suwardi, memaparkan sejumlah catatan kritis terkait kondisi fiskal, pelayanan publik, dan arah kebijakan belanja daerah tahun 2026. Ia menegaskan bahwa APBD 2026 menghadapi tantangan berat sehingga membutuhkan pendekatan anggaran yang lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi Gerindra yang dipimpin Masnawati Muhamad mencatat bahwa kondisi fiskal daerah mengalami tekanan signifikan. Pada sisi pendapatan, APBD 2026 diproyeksikan turun 27,37 persen dibandingkan tahun 2025. Sementara itu, belanja daerah juga menurun dari Rp3,256 triliun menjadi Rp2,725 triliun atau sekitar 16,32 persen.
Hingga 24 November 2025, serapan anggaran baru mencapai 60,31 persen, termasuk belanja pegawai yang masih berada pada angka 43,07 persen. Fraksi Gerindra menilai hasil ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih ketat terhadap kinerja OPD.
Pada sektor kesehatan, Fraksi Gerindra menyoroti alokasi belanja RSUD Luwuk yang mencapai 5,54 persen dari total APBD 2025. Anggaran yang besar tersebut dinilai harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Fraksi juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BLUD RSUD Luwuk, termasuk potensi pendapatan, retribusi daerah, hingga rencana pembangunan gedung RSUD yang sebelumnya direncanakan tujuh lantai. Menurut Fraksi Gerindra, pembangunan cukup tiga lantai saja dengan mempertimbangkan mitigasi bencana, aspek keselamatan, dan pengelolaan limbah.
Fraksi turut meminta peningkatan layanan Puskesmas di kecamatan, terutama yang jauh dari RSUD Luwuk, dengan menaikkan status menjadi Puskesmas Type C guna pemerataan pelayanan kesehatan.
Dalam evaluasinya terhadap Dinas PUPR, Fraksi Gerindra menyoroti pembagian anggaran sebesar Rp333,9 miliar yang dinilai tidak proporsional. Dari jumlah tersebut, hanya Rp64,8 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan jalan, sementara Rp209,2 miliar digunakan untuk penataan gedung. Menurut Fraksi, anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan harus ditingkatkan karena sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu usulan proyek yang dinilai mendesak adalah pembangunan jembatan di Desa Uwedulo, Kecamatan Toili Barat, yang menjadi akses vital bagi petani.
Dalam kerangka kebijakan ekonomi makro daerah, APBD 2026 ditargetkan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, menurunkan angka pengangguran dari 3,11 persen menjadi 2,59 persen, serta menekan angka kemiskinan hingga 5 persen. Untuk mencapai target tersebut, Fraksi Gerindra menekankan agar alokasi belanja diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, serta penurunan ketimpangan pendapatan.
Fraksi Gerindra menilai pembangunan infrastruktur pedesaan harus menjadi prioritas, termasuk pembangunan jalan usaha tani, akses menuju sentra produksi, serta penguatan sarana nelayan melalui teknologi tepat guna. Sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan juga disebut harus mendapat perhatian khusus karena berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan daerah.
Fraksi Gerindra turut menyoroti rencana alokasi pembiayaan bagi PT Banggai Energi Utama sebesar Rp3,8 miliar pada APBD 2026. Evaluasi menyeluruh terhadap BUMD tersebut dinilai penting guna memastikan efektivitas pengelolaan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. (**)