JP-Sulteng, Banggai – Ketepatan penyaluran bantuan sosial berawal dari data yang akurat. Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan petugas pendataan dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas DTSEN dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKS-NG untuk wilayah Kecamatan Batui dan Batui Selatan yang dipusatkan di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan.
Kegiatan ini melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta operator SIKS-NG tingkat desa dan kelurahan.
Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Sosial, Hariadi Bola, S.H., bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Ronal Rizal Pudje, S.STP., M.M.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kecamatan Lamala, Mantoh, Balantak, Balantak Utara, Balantak Selatan, Bunta, Simpang Raya, Nuhon, dan Bualemo.
Pelaksanaan secara berkelanjutan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman petugas sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Banggai.
Kadis Sosial: Pemerintah Desa dan Operator Memiliki Tanggung Jawab Penting
Kegiatan diawali dengan sambutan Camat Batui Selatan, Faidil Akbar Dg. Pasau, S.STP., kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, S.H., yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Dalam arahannya, Hariadi Bola menegaskan bahwa para peserta yang hadir merupakan bagian penting dari upaya kemanusiaan dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pemerintah desa dan operator pendataan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan informasi mengenai kondisi masyarakat tersampaikan secara benar, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemahaman terhadap DTSEN dan SIKS-NG tidak boleh dianggap sekadar urusan administrasi. Data tersebut berkaitan langsung dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan program perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pemerintah desa dan operator diharapkan aktif memperbarui informasi, memeriksa kesesuaian data, serta berkoordinasi dengan pendamping sosial dan perangkat daerah terkait apabila ditemukan perubahan kondisi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hariadi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai sedang mempersiapkan pembentukan Tim Terpadu untuk menangani penyelenggaraan urusan sosial mulai dari tingkat dusun hingga kabupaten.
Upaya ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi, memperjelas peran masing-masing pihak, serta meningkatkan respons terhadap berbagai persoalan sosial yang ditemukan di tengah masyarakat.
DTSEN Menjadi Perhatian Bersama Lintas Perangkat Daerah
Materi mengenai DTSEN disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Rizal Pudje, S.STP., M.M. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan DTSEN sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola data sosial ekonomi yang terpadu.
Pengelolaan data yang baik memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Pemerintah desa, operator, pendamping sosial, dan perangkat daerah perlu memastikan bahwa informasi yang dikelola sesuai dengan kondisi masyarakat serta diperbarui melalui mekanisme yang berlaku.
Materi mengenai DTSEN dan desil juga disampaikan oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, Indra Prasetyo Wibowo. Pemaparan tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai data sosial ekonomi dan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendataan nasional.
Sementara itu, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan, Sofly Octavia Kotambunan, menyampaikan materi mengenai kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Materi ini menekankan pentingnya kesesuaian data agar proses administrasi kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Dari sektor ketenagakerjaan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Hamrul Ilyas, memaparkan materi mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk pekerja rentan.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai menganggarkan pembiayaan kepesertaan bagi kurang lebih 37.000 tenaga kerja rentan melalui skema bantuan iuran sesuai program yang ditetapkan.
Materi kependudukan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Hasanudin Baadi, S.H. Ia menjelaskan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta pembaruan data ketika terjadi perubahan domisili maupun ketika penduduk meninggal dunia.
Pembaruan data kependudukan menjadi hal penting karena ketidaksesuaian informasi dapat memengaruhi proses administrasi dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun program bantuan sosial.
Operator Diperkuat, Persoalan Data Dibahas Bersama
Untuk meningkatkan keterampilan teknis peserta, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKS-NG yang disampaikan oleh operator tingkat kabupaten, Auli Rahman, S.P.
Melalui sesi ini, para operator desa dan kelurahan diharapkan semakin memahami pengelolaan data melalui aplikasi serta mampu berkoordinasi dengan pihak terkait ketika menghadapi kendala dalam proses pemutakhiran data.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui diskusi dan tanya jawab antara peserta, Kepala Dinas Sosial, dan seluruh pemateri. Berbagai persoalan terkait data kemiskinan, DTSEN, kepesertaan jaminan sosial, administrasi kependudukan, serta kendala teknis penggunaan SIKS-NG dibahas bersama untuk memperoleh pemahaman dan solusi sesuai kewenangan masing-masing.
Forum ini menunjukkan bahwa persoalan data sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, BPS, BPJS, serta para pendamping sosial agar data yang digunakan semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data Akurat, Pelayanan Sosial Lebih Tepat Sasaran
Melalui kegiatan di Desa Sinorang, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial kembali menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data sosial ekonomi.
Keterlibatan aktif pemerintah desa dan operator menjadi bagian penting untuk memastikan informasi masyarakat dapat dikelola dengan baik dan diperbarui sesuai mekanisme yang berlaku.
Bupati dan Wakil Bupati Banggai terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan dan program sosial dapat dilaksanakan berdasarkan data yang semakin berkualitas.
Data bukan sekadar angka dalam sistem administrasi. Di balik setiap data terdapat kondisi kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, ketelitian dalam pendataan, keseriusan dalam pemutakhiran, dan tanggung jawab setiap pihak menjadi kunci untuk memperkuat pelayanan sosial serta mendukung penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Banggai. (**)
