JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tengah mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra, untuk segera mengevaluasi Sulianti Murad dari posisinya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai.
Desakan tersebut disampaikan oleh Koordinator AMPUH Sulawesi Tengah, Chaerul Salam, pada Minggu (13/4/2025). Menurutnya, sikap Sulianti Murad yang menolak hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar pada 5 April lalu merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanat konstitusi.
Chaerul menyatakan bahwa meskipun menggugat hasil PSU adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun ada kepentingan masyarakat yang lebih besar daripada sekadar ambisi politik pribadi.
“Langkah Sulianti Murad yang kembali menggugat hasil PSU ke Mahkamah Konstitusi (MK) justru menunjukkan penolakan halus terhadap proses demokrasi yang telah berjalan di Kabupaten Banggai. Sebagai kader Partai Gerindra, seharusnya ia tidak mempertontonkan sikap egois,” ujarnya.
Chaerul menambahkan bahwa Sulianti seharusnya meneladani sikap Prabowo Subianto yang pernah beberapa kali mengalami kekalahan dalam Pemilihan Presiden, namun tetap legawa dan menerima hasilnya dengan lapang dada.
“Sikap besar hati itulah yang seharusnya dicontoh. Namun kenyataannya, langkah hukum yang diambil justru membatasi ruang gerak rakyat yang ingin membangun ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Gugatan ini membuat masyarakat seakan-akan terbelenggu,” tegasnya.
Menurutnya, menggugat kembali hasil PSU berarti menghambat jalannya pemerintahan daerah. Selain menyita energi, proses PSU juga menguras anggaran daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Atas dasar itu, kami menilai tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo untuk tidak mengevaluasi posisi Sulianti Murad sebagai pimpinan partai di tingkat daerah,” lanjut Chaerul.
“Saya yakin Pak Prabowo tidak akan membela kader yang menolak hasil PSU, apalagi jika tindakan itu justru merusak tatanan demokrasi di daerah hanya demi ambisi kekuasaan,” pungkasnya. (*)