JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Inspektorat Kabupaten Banggai menggelar kegiatan Penguatan Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si., di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Banggai, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Kabupaten Banggai di bawah kepemimpinan Kepala Inspektur, Syafrullah Mambuhu, S.STP., itu dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai.
Dalam sambutannya, Sekda Banggai Moh. Ramli Tongko menegaskan bahwa implementasi SAKIP dan hasil evaluasinya bukan sekadar rutinitas tahunan atau pelengkap dokumen administrasi semata. Menurutnya, SAKIP merupakan instrumen utama dalam mendorong perubahan pola pikir birokrasi dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi birokrasi yang menghasilkan kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perlu kita sadari bersama bahwa implementasi SAKIP dan hasil evaluasinya bukanlah sekadar rutinitas tahunan atau pelengkap dokumen administratif semata. Lebih dari itu, SAKIP adalah instrumen utama kita untuk mengubah pola pikir birokrasi, dari yang sekadar menghabiskan anggaran menjadi birokrasi yang menghasilkan kinerja dan manfaat nyata,” ujar Ramli Tongko.
Ia menjelaskan, evaluasi SAKIP merupakan cerminan efektivitas pengelolaan anggaran daerah dalam menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya berpuas diri pada capaian nilai atau predikat tertentu, melainkan harus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Banggai.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Banggai juga memberikan sejumlah arahan kepada seluruh kepala OPD untuk ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.
Pertama, menjadikan SAKIP sebagai budaya kerja yang terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, bukan hanya dilakukan menjelang masa penilaian.
Kedua, memastikan keterukuran kinerja atau cascading berjalan dengan baik sehingga target kinerja setiap OPD selaras dengan sasaran strategis dalam RPJMD serta visi dan misi kepala daerah.
Ketiga, mengoptimalkan anggaran berbasis hasil dengan memastikan setiap program memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja utama, serta menghasilkan output dan outcome yang jelas.
Keempat, melakukan evaluasi internal secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan, menemukan permasalahan, dan menyusun langkah perbaikan secara bersama-sama agar hasil evaluasi SAKIP terus meningkat dari tahun ke tahun.
Ramli Tongko juga menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum perbaikan, sarana diskusi yang solutif, serta wadah kolaborasi antarinstansi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Saya yakin dan percaya, dengan komitmen kuat dan kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai, kita mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya. (**)