JURNALPOLRISULTENG.ID. JAKARTA – Langkah proaktif ini dipimpin langsung oleh Bupati Tojo Una Una, Ilham Lawidu, SH didampingi Sekretaris Daerah Alfian Matajeng, S.Pd., M.AP, dan Kepala BPKAD Dr. Rismanto Laide, ST., M.M.
Kehadiran tiga pejabat Penting Pemeritah Daerah Tojo Una Una dalam rangka menggelar rangkaian audiensi maraton dengan pimpinan DPR/MPR RI serta tiga kementerian kunci guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan pegawai di daerah. sejak hari Senin 6 Juli hingga Rabu, 8 Juli 2026
Poin Utama Perjuangan Fiskal Pemkab Tojo Una Una
- Kunjungan ke DPR RI: Melakukan audiensi dengan Wakil Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Banggar DPR RI untuk mengawal realisasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dan formulasi TKD 2027.
- Kementerian Keuangan: Menemui Direktur Dana Transfer DJPK untuk meminta perhatian khusus pada beban belanja pegawai akibat pengangkatan PPPK agar tidak mengorbankan anggaran pembangunan.
- Kementerian Dalam Negeri: Membahas strategi menjaga kesehatan fiskal daerah bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah demi memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terpenuhi.
- Kementerian PPN/Bappenas: Melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang terkait guna menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pusat.
Mengapa Langkah Ini Sangat Krusial?
di Jelaskan Bupati Tojo Una Una, sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, Tojo Una Una menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan belanja wajib dan program prioritas masyarakat.
Lonjakan kebutuhan anggaran pasca-pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan kebijakan nasional menjadi pemicu utama Pemkab Tojo Una Una mendesak formulasi TKD yang lebih realistis dan berpihak pada kondisi riil daerah.
Hasil dan Optimisme Daerah
Seluruh usulan objektif yang dipaparkan Pemkab Tojo Una Una mendapat respons positif dari para pimpinan lembaga dan kementerian.
Pemerintah daerah optimistis koordinasi intensif ini akan menghasilkan solusi konkret, khususnya kepastian ketersediaan anggaran gaji PPPK 2026 tanpa harus memangkas hak pelayanan publik dan infrastruktur bagi masyarakat Tojo Una Una.
Bupati Ilham Lawidu menandaskan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Kami optimis, adanya dukungan pemerintah pusat, Kabupaten Tojo Una-Una dapat terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan seluruh kebijakan nasional yang menjadi tanggung jawab daerah dapat diimplementasikan secara optimal.” Tandas bupati. (H. Sam Asiku)