JURNALPOLRISULTENG.ID, SALAKAN -Mewakili Bupati Banggai Kepulauan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Rahmat Labou, S.STP secara resmi membuka Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Tahun 2025, yang bertempat di Café Teman Kopi, Salakan, Jumat (03/07/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan, para kepala perangkat daerah terkait, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Camat Tinangkung, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Tinangkung, para ketua lembaga perwakilan perempuan, Ketua KNPI Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ketua Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan, para praktisi hukum, LSM Merah Putih, serta rekan-rekan media massa.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan oleh Rahmat Labou, disampaikan bahwa pengintegrasian isu kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam program dan kegiatan pembangunan daerah sangat penting dilakukan secara bersama-sama oleh organisasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat.
Tantangan terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak masih menjadi isu kompleks di berbagai daerah. “Perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mendorong perubahan kebijakan yang memastikan kesamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif gender serta sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Kita memahami bahwa perempuan dan anak masih sering menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan,” kata Rahmat.
Oleh karena itu, kegiatan advokasi seperti ini menjadi penting dalam membangun pemahaman bersama, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna melahirkan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, kita dapat meningkatkan kapasitas dan komitmen para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang adil gender dan ramah anak, menguatkan sistem pendampingan bagi korban kekerasan, mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan, serta mewujudkan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. “Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita dalam membangun daerah yang adil, sejahtera, dan berdaya,” tutupnya. (VR)
