DPRD BANGGAI

Rakor Urgensi Penataan Dapil dan Penambahan Kursi DPRD Digelar di Luwuk, Dihadiri Oleh Ketua Komisi II Irwanto Kulap

486
×

Rakor Urgensi Penataan Dapil dan Penambahan Kursi DPRD Digelar di Luwuk, Dihadiri Oleh Ketua Komisi II Irwanto Kulap

Sebarkan artikel ini

JURNALPOLRISULTENG.ID, LUWUK – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai, Irwanto Kulap, bersama Anggota KPU Republik Indonesia Dr. H. Idham Holik, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Risvirenol, serta Ketua dan Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Banggai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk “Urgensi Pemekaran Daerah Pemilihan (Dapil) dan Penambahan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Banggai”. Kegiatan ini digelar di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Luwuk, Selasa (15/07/2025) sore.

Rakor dibuka secara resmi oleh Dr. H. Idham Holik, dan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Banggai Hj. Nurdjalal, S.H., yang hadir mewakili Bupati Banggai H. Amirudin. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Banggai atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan strategis tersebut.

“Pemekaran dapil dan penambahan kursi DPRD bukan sekadar soal kuantitas, tetapi juga menyangkut keadilan dan proporsionalitas keterwakilan masyarakat di parlemen daerah,” kutip Hj. Nurdjalal dari sambutan Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa upaya tersebut harus menjadi bagian dari proses memperkuat representasi politik yang merata, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Dari forum ini kami berharap akan lahir rekomendasi dan masukan yang konstruktif sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan dapil ke depan,” tambahnya.

Diketahui, upaya pemekaran menjadi lima dapil dan penambahan jumlah kursi DPRD Kabupaten Banggai menjadi 40 kursi menjadi poin penting dalam diskusi tersebut. Hal ini dinilai sejalan dengan dinamika kependudukan dan kebutuhan representasi politik yang adil di berbagai wilayah.

Turut hadir dalam Rakor ini perwakilan Forkopimda, para pimpinan partai politik, kepala OPD, para camat, mantan komisioner KPU Banggai, tokoh masyarakat, akademisi, OKP Cipayung, mahasiswa, serta insan pers yang ikut memberikan pandangan kritis dan dukungan terhadap inisiatif tersebut. (*)