JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati Banggai akhir tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna bersama DPRD Banggai, Selasa (21/4/2026), Luwuk.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo tersebut, Wabup Furqanuddin mewakili Bupati Banggai, memaparkan kondisi keuangan daerah, termasuk capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.
Dalam laporannya, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercapai sebesar Rp2,688 triliun dari target Rp2,942 triliun atau 91,39 persen.
Meski demikian, pendapatan asli daerah (PAD) justru melampaui target. Dari target Rp294,5 miliar, PAD 2025 terealisasi sebesar Rp305,26 miliar.
Penurunan terjadi di sektor pendapatan transfer. Dari target Rp2,622 triliun, hanya terealisasi Rp2,358 triliun atau 89,94 persen.
Sementara pada pos belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, realisasinya sebesar Rp3,052 triliun dari target Rp3,316 triliun atau 92,04 persen.
Pada kesempatan itu, Wabup Furqanuddin juga menyampaikan sejumlah capaian kinerja pemerintah daerah di sejumlah sektor. Di antaranya, pembangunan manusia, ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, lingkungan hidup, investasi daerah, dan reformasi birokrasi.
Wabup Furqanuddin menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
“Untuk itu, pandangan dan evaluasi dari DPRD dan masyarakat akan kami jadikan bahan kajian dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang,” ujarnya.
Terkait hambatan atas penyaluran dana transfer, menurut Wabup Furqanuddin, Pemda Banggai terus melakukan pendekatan intensif dengan pemerintah pusat. Hal ini juga telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah.
“Kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan untuk meyakinkan bahwa dana transfer ini sangat penting bagi daerah. Harapannya ada dukungan dari DPRD, bahkan bisa bersama-sama menyusun roadmap ke kementerian terkait agar hak-hak daerah segera dicairkan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemda Banggai juga telah melakukan langkah antisipatif melalui pemetaan dan penyesuaian anggaran. (**)