JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Dugaan mobilisasi 28 orang tak dikenal oleh Suwardi, anggota DPRD Banggai dari Fraksi Partai Gerindra, saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 5 April di Kecamatan Toili, terus menuai sorotan publik.
Kali ini, sorotan datang dari praktisi hukum Irfan Bungaadjim, SH. Saat diwawancarai oleh wartawan pada Kamis (10/4/2025), Irfan menegaskan bahwa temuan senjata tajam seperti badik dan parang dalam penggerebekan di Desa Tanah Abang, Kecamatan Toili, harus diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kepemilikan senjata tajam adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,” tegasnya.
Irfan menjelaskan bahwa undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun bagi siapa pun yang memiliki senjata tajam tanpa alasan yang sah.
“Sudah sangat jelas ada larangan. Apalagi dalam situasi PSU seperti ini. Kepemilikan sajam (senjata tajam) oleh warga sipil yang tidak memiliki kepentingan untuk keperluan sehari-hari sangat berbahaya,” lanjutnya.
Menurutnya, larangan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari potensi ancaman atau tindakan kekerasan, di mana tanggung jawab menjaga keamanan sepenuhnya berada di tangan aparat kepolisian.
“Harus ada tindakan tegas. Jangan sampai ada pembiaran, karena keberadaan sajam ini bisa saja berkaitan dengan niat atau rencana tertentu,” tandasnya.
Irfan juga menjelaskan bahwa kepemilikan senjata tajam hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau sebagai barang pusaka, barang kuno, dan barang koleksi yang bersifat simbolik.
“Saya meminta aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan. Jangan sampai menunggu terjadi sesuatu baru bertindak. Kebetulan saya sendiri berada di lokasi saat penggerebekan terjadi dan menyaksikan langsung peristiwanya,” pungkasnya. (*)