JURNALPOLRISULTENG.ID -TOUNA , Diungkap Kepala kantor pertanahan Tojo Una-Una Siswoyo, dihadapan sejumlah wartawan, saat gelar Jumpa pers, Jumat 3 Nopember 2023 dikantor ATR/BPN Kabupaten Tojo Una-Una, harapan dan cita-cita Presiden Jokowi pada tahun 2025, semua bidang tanah di seluruh Indonesia selesai dipetakan dan diterbitkan sertifikat.

Siswoyo kepala kantor pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una
Disampaikan Siswoyo serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan program hingga bulan ini sudah mencapai 70 persen.
Pada pertemuan itu ia memaparkan program PTSL pendaftaran tanah hingga saat ini dilaksanakan di desa Borone, Sumoli dan desa Mantangisi, telah mencapai 100%, dan dalam proses pencetakan sertifikasi.

“Minggu depan sudah mencapai 100%, termasuk desa Dolong B, Desa Popoli’I, desa Luwok dan desa Tutung, Dolong A. “Insya Allah minggu depan akan di agendakan bersama bupati untuk penyerahan secara simbolik, berharap bertepatan dengan kunjungan kakanwil.” Ujar Siswoyo.
Terkait 7 layanan prioritas, penilaianya hingga bulan Oktober menyelesaikan sesuai dengan SOP yang ada, mulus tanpa tunggakan, masuk pada peringkat pertama Nasional.

Menurutnya rekapan pencapaian secara nasional sampai dengan akhir bulan tanggal 31 Oktober, dari 500 Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Tojo Una-Una masuk peringkat 16.
Menurutnya peringkat itu akan berubah tergantung pada jumlah layanan yang datang ke kantor pertanahan. Jelasnya.
Terkait redis target 750 bidang, bulan ini akan diselesaikan, percetakan sertifikat sudah sampai pada angka 303 bidang.
Sementara kegiatan lintas sektor yang bekerjasama dengan Dinas Perikanan, subjeknya nelayan tangkap, berjumlah 50 bidang yang di alokasikan di desa Tombiano 37 dan di desa Bambalo 13 bidang. Sudah selesai 100% tinggal menunggu penyerahan sertifikat.
Pada tahun ini, kegiatan barang milik negara target 1 bidang , bekerja sama dengan kementerian yang ada di Kabupaten , Balai Taman Nasional ”Kemarin sudah diserahkan kepada kepala KPL saat kunjungan ke Tojo Una-Una, dan kepada kepala Balai Taman Nasional.
Pada kesempatan itu, Kristian Seksi 3 penataan dan pemberdayaan menyampaikan, terkait kegiatan Redis distribusi yang tersebar dari 10 desa, desa Sukamaju, Balingara, Longge, Uebone, Labuan, Bambalo, Ngaiwa, Malei Tojo dan Matako. Posisi berkas dikirim ke kanwil untuk penegasan hak. Minggu kedua ini kami bisa menyelesaikan 750 bidang tanah.
Ada tambahan kegiatan dari sisi pemberdayaan di lokasi desa kololio, 93 bidang merupakan objek reforma agraria secara nasional. Dapat diselesaikan dan masuk masuk kategori peringkat pertama nasional.
Ia mengungkapkan tahun 2024, kepala kantor ATR/BPN Tojo Una-Una telah mengajukan permintaan redist 1.000 bidang namun disetujui 500 bidang di fokus dipulau.” Tutup Kristian.
Ditambahkan staf seksi penetapan Hak dan pendaftaran Slamet Riyadi, merinci terkait 7 layanan prioritas yang diluncurkan, yakni terdiri dari, Pengecekan Sertipikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektornik, Roya, Menual dan Roya Elektronik, Peralihan Pendaftaran SK, Serta Perubahan Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko dan rumah kantor. Dari bulan juni hingga bulan ini kami mendapat peringkat 20 besar nasional. Terangnya.
Kepala kantor ATR/BPN dalam upaya mendorong UMKM
Menangani masalah redis tribusi pemberdayaan masyarakat sebanyak 300 kk sampai di Desa Kasiala, Kololio Matobiyai.
Pertanahan Tojo Una-Una melakukan pendampingan pemberdayaan, tujuannya sertifikat yang sudah dibagikan ke masyarakat itu dapat dipergunakan untuk menambah modal.
“Sangat penting kerja sama Pemda dengan Kementerian serta Bank bisa saling support sehingga UMKM baru baik yang kecil ataupun menengah dan yang sudah besar itu secara perekonomiannya berjalan dengan baik dan lancar.
Dikatakan Siswoyo, Tojo Una-Una memiliki banyak potensi yang dapat digerakkan, namun terkendala permodalan. “harapan kami dengan program sertifikat lintor dan juga pemberdayaan itu yang ada di Kabupaten Tojo dapat berkembang dengan baik, hal itu telah dikomunikasikan dengan pihak perbankkan dan Sekretaris Daerah. “bagaimana cara kami dari Kementerian dan Pemda dan pihak bank itu bisa meningkatkan perekonomian yang ada pada event-event besar yang bisa dibuat oleh Pemda UMKM Expo.” Ujarnya.
Dibagaian lain paparannya, pengukuran kalau tahun ini hanya 1500 desa Sumoli, desa Borone dan desa Mantangisi. Rencana tahun depan hampir 4000 hektar yang dilakukan dengan metode pengukuran dengan media potret udara, dan pengukuran lapangan.
Diungkap target PTSL itu sejumlah kurang lebih 5.000 sertifikat yang akan diterbitkan tahun 2024.
“Saya kemarin sudah berdiskusi sama teman-teman kami akan melaksanakan PTSL 5000 bidang di Pulau agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah disana” Ujar Siswoyo.
Dari 5000 difokuskan pada beberapa desa yang sudah pernah dilakukan pengukuran tapi belum ditindaklanjuti pembuatan sertifikatnya, akan tetapi jika target itu tidak tercapai akan dilaksanakan di darat,
Selain itu ada 50 bidang untuk UMKM dan sudah disampaikan kepada koperindag.
Menjawab pertanyaan wartawan terhadap biaya sertifikat, menurutnya pertanahan berpegang pada Perbub Rp. 250 ribu, jika ada permintaan dari ketentuan itu patut dipertanyakan.
Bahkan ia menegaskan jika ada keterlibatan dengan petugas pertanahan segera lapor. “Saya akan pecat” Tandas Siswoyo (diTulis Sam Asiku)





