JURNALPOLRISULTENG.ID, LUWUK – Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Saripudin Tjatjo, memimpin rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai akhir tahun anggaran 2025, Selasa (21/4/2026), di Luwuk.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, mewakili Bupati Banggai memaparkan kondisi keuangan daerah serta capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Dalam laporannya, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,688 triliun dari target Rp2,942 triliun atau sebesar 91,39 persen. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui target. Dari target Rp294,5 miliar, PAD terealisasi sebesar Rp305,26 miliar.
Sementara itu, penurunan terjadi pada sektor pendapatan transfer. Dari target Rp2,622 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp2,358 triliun atau sebesar 89,94 persen.
Pada sisi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, realisasinya mencapai Rp3,052 triliun dari target Rp3,316 triliun atau sebesar 92,04 persen.
Selain memaparkan kondisi keuangan, Wabup Furqanuddin juga menyampaikan berbagai capaian kinerja pemerintah daerah di sejumlah sektor, di antaranya pembangunan manusia, ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, lingkungan hidup, investasi daerah, serta reformasi birokrasi.
Ia mengakui, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
“Untuk itu, pandangan dan evaluasi dari DPRD dan masyarakat akan kami jadikan bahan kajian dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang,” ujarnya.
Terkait hambatan penyaluran dana transfer, Wabup Furqanuddin menyebut Pemerintah Kabupaten Banggai terus melakukan pendekatan intensif kepada pemerintah pusat. Hal tersebut juga telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah.
“Kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan untuk meyakinkan bahwa dana transfer ini sangat penting bagi daerah. Harapannya ada dukungan dari DPRD, bahkan bisa bersama-sama menyusun roadmap ke kementerian terkait agar hak-hak daerah segera dicairkan,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemda Banggai juga telah melakukan pemetaan serta penyesuaian anggaran guna menjaga stabilitas keuangan daerah. (**)
